Targetberita.co.id Kab. Kuningan – Jawa Barat, Keterlibatan pejabat berstatus jaksa aktif yang bertugas di lingkungan Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan dalam penanganan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kuningan menjadi perhatian tim kuasa hukum Penggugat.
Persoalan tersebut kini dibawa ke tingkat pusat melalui permohonan atensi dan pengawasan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm (KH-BLLF) secara resmi melayangkan surat bernomor 048/11/KH-BLLF/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 kepada Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. Permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kuningan dalam mewakili kepentingan pemerintah daerah pada perkara perdata yang sedang bergulir.
Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Tergugat dan Bupati Kuningan sebagai Turut Tergugat.
Dalam perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menilai perlu adanya kejelasan mengenai status, dasar penugasan, serta batas kewenangan jaksa aktif yang terlibat dalam pendampingan hukum pemerintah daerah.
Salah satu kuasa hukum Penggugat, Bambang L.A. Hutapea, S.H., M.H., C.Med., bersama timnya menegaskan bahwa permohonan kepada Jaksa Agung bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses peradilan, melainkan meminta pengawasan internal agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum tetap bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.
“Kami memandang keterlibatan jaksa aktif yang menduduki posisi di Bagian Hukum Pemda dan mewakili kepentingan pihak tergugat dalam sengketa perdata dengan warga perlu mendapatkan kejelasan secara kelembagaan. Jangan sampai muncul persepsi publik mengenai potensi pengaruh jabatan atau kedudukan institusional dalam proses hukum. Independensi dan kesetaraan para pihak harus tetap dijaga,” ujar Bambang.
Dalam surat permohonannya, tim KH-BLLF turut menguraikan sejumlah landasan konstitusional dan ketentuan hukum yang dinilai relevan. Di antaranya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan di hadapan hukum serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Tim juga merujuk Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan, serta Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari argumentasi hukum yang diajukan untuk meminta penelaahan dan pengawasan sesuai kewenangan institusi Kejaksaan.
Sorotan lainnya menyangkut posisi strategis unsur pemerintahan daerah dalam struktur Forkopimda yang memiliki hubungan koordinasi dengan berbagai unsur penyelenggara pemerintahan dan penegak hukum di daerah.
Dalam konteks tersebut, transparansi mengenai kapasitas dan kewenangan setiap pejabat yang terlibat menjadi penting agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap independensi penanganan perkara.
Namun, keterlibatan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan aturan penugasan, kewenangan, dan ketentuan etik yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan jabatan yang disandang.
Melalui surat tersebut, tim kuasa hukum berharap Jaksa Agung RI memberikan perhatian serius dan menindaklanjuti permohonan pengawasan melalui mekanisme internal yang berwenang.
Mereka meminta agar dilakukan penelaahan terhadap status kedinasan, dasar penempatan, serta kesesuaian keterlibatan jaksa aktif dalam pendampingan hukum Pemda Kabupaten Kuningan.
Bagi tim Penggugat, persoalan ini bukan sekadar menyangkut sengketa perdata antara warga dan pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur negara dan tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum.
Ujian integritas penegakan hukum tidak hanya terletak pada bagaimana perkara diputus, tetapi juga bagaimana seluruh prosesnya dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Karena itu, permohonan pengawasan kepada Jaksa Agung diharapkan menjadi ruang klarifikasi kelembagaan sekaligus jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara dalam memperjuangkan hak hukumnya di hadapan pengadilan.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini memuat keterangan dari pihak kuasa hukum Penggugat.
Penilaian mengenai legalitas penugasan maupun dugaan pelanggaran kode etik tetap menjadi kewenangan institusi terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemda Kabupaten Kuningan maupun pihak Kejaksaan.
(Red)














