Targetberita.co.id Jakarta, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) PERJUANGAN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan, Kamis (25/6/2026).
Kedua program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan revolusioner dalam memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045.
Namun demikian, APKLI PERJUANGAN mendesak agar seluruh dugaan korupsi yang menyeret investor maupun elit dalam pelaksanaan program tersebut diusut tuntas.
Para pelaku harus ditangkap tanpa pandang bulu serta dihukum seberat-beratnya.Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan bahwa MBG dan KDKMP merupakan dua kebijakan mendasar, strategis, dan penting yang memiliki misi besar bagi masa depan bangsa.
Menurutnya, program penguatan seperti ini baru benar-benar hadir di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sudah puluhan tahun rakyat menantikan intervensi nyata dari negara di sektor pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan, yang merupakan pengejawantahan amanah Pembukaan UUD 1945.
“MBG dan KDKMP tidak boleh dihentikan. Ini adalah momentum besar yang sangat murni (genuine) dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membangun Generasi Emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo,” ujar dr. Ali Mahsun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
APKLI PERJUANGAN menilai Program MBG merupakan jawaban nyata untuk mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dan menyiapkan fondasi SDM unggul demi menyukseskan puncak bonus demografi 2030.
Di saat yang sama, program ini juga menjadi berkah dan penggerak ekonomi rakyat kecil karena melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Sementara itu, KDKMP dipandang sebagai penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia.
Melalui skema koperasi berbasis desa dan kelurahan, perputaran ekonomi lokal diharapkan tidak lagi tersedot ke pemilik modal besar, melainkan kembali dinikmati oleh masyarakat setempat.
KDKMP juga dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memutus ketergantungan rakyat kecil dari rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif yang selama ini membelenggu petani, nelayan, peternak, serta pelaku industri rumahan (home industry).
“KDKMP harus menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang-gang kota tidak berputar di masyarakat setempat, melainkan dihisap oleh pemilik modal besar. Karena itu, KDKMP harus diposisikan sebagai pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas dr. Ali.
Tangkap Investor dan Elit yang Mengorupsi MBG dan KDKMPMeski memberikan dukungan penuh, APKLI PERJUANGAN menyoroti tajam adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG serta potensi penyimpangan dalam KDKMP.
Menurut organisasi tersebut, tindakan korupsi pada dua program yang menyangkut hajat hidup rakyat ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggagas agenda besar ekonomi kerakyatan dan bertekad bulat memberantas korupsi di Indonesia.
“Siapa pun, baik investor maupun elit, yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Jika ada investor, pemilik modal, elit politik, atau pihak lain yang bermain dalam program ini, aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” kata dr. Ali.
APKLI PERJUANGAN merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026, yang menegaskan agar dugaan korupsi MBG diusut tuntas, termasuk jika melibatkan pihak yang berada di lingkaran kekuasaan.
Organisasi ini juga meminta aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian segera menelusuri dugaan penyimpangan dalam KDKMP. Hal ini mencakup dugaan korupsi pembangunan fisik, proses pengadaan, hingga isu impor kendaraan dari India yang sempat viral di media sosial dan ramai dibicarakan di ruang publik.
Di sisi lain, APKLI PERJUANGAN mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola MBG dan KDKMP agar kedua program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi baru di lapangan.
Untuk program MBG, APKLI PERJUANGAN mendukung penyesuaian target penerima manfaat dengan memprioritaskan balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta direkomendasikan untuk difokuskan hingga jenjang siswa sekolah dasar (SD).
APKLI PERJUANGAN juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan peran kantin sekolah.
Alat-alat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebaiknya ditempatkan di kantin sekolah, dan gedungnya dimanfaatkan sebagai gudang bahan baku MBG.
Khusus untuk daerah 3T, APKLI PERJUANGAN merekomendasikan pengadaan dapur keliling.Adapun untuk KDKMP, APKLI PERJUANGAN mengingatkan agar koperasi desa/kelurahan tidak berubah menjadi pesaing yang mematikan warung kelontong, pedagang kecil, dan usaha mikro rakyat.
Sebaliknya, KDKMP harus diposisikan sebagai wadah penghubung (hub) bagi PKL dan UMKM, sekaligus menjadi penampung produk petani, nelayan, peternak, serta industri rumahan masyarakat lokal.
“MBG dan KDKMP tidak boleh gagal. Program ini harus sukses dan harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi secara total. Jangan sampai program mulia yang dirancang untuk rakyat justru dirusak oleh praktik korupsi dan tata kelola yang lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.
Narasumber:dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed.Ketua Umum APKLI PERJUANGAN
(Daniel Turangan)
