Targetberita.co.id Jakarta, Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pendidikan nasional, termasuk realisasi pendidikan gratis.
BEM SI juga mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas serta menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) secara partisipatif dan komprehensif.
Aksi tersebut merupakan bagian dari Aksi Nasional Pendidikan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.
Mahasiswa membawa empat tuntutan utama terkait persoalan pendidikan nasional.
Empat tuntutan BEM SI tersebut meliputi:
• Mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas secara partisipatif dan komprehensif.
• Mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis.
• Mendesak peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
• Menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Desak Realisasi Pendidikan Gratis
Tuntutan pendidikan gratis menjadi salah satu isu utama yang dibawa mahasiswa.
Mereka mendesak agar komitmen pemerintah terhadap perluasan akses pendidikan diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menyatakan pemerintah sedang menyiapkan skema layanan pendidikan gratis setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mengenai layanan pendidikan gratis bagi peserta didik.
Kemendikdasmen menyebut dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pemerintah juga menyatakan layanan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak Indonesia.
Di sisi lain, pembahasan RUU Sisdiknas juga menjadi perhatian dalam aksi BEM SI.
Berdasarkan informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI, RUU Sisdiknas telah memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Draf RUU Sisdiknas yang dibahas saat ini terdiri atas 16 bab dan 257 pasal. Materi yang diatur antara lain perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun, penguatan kesejahteraan guru dan dosen, pendidikan inklusif, perlindungan peserta didik dan tenaga pendidik, serta penguatan pembiayaan pendidikan.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pemerataan akses pendidikan dan pelaksanaan amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Tuntutan BEM SI juga menyentuh keberlanjutan perguruan tinggi swasta apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan.
Komisi X DPR RI sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi gratis perlu tetap memperhatikan keberlangsungan PTS.
Dukungan terhadap PTS dinilai penting agar perluasan akses pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri.
Sementara itu, dalam pengamanan aksi, kepolisian menyiagakan 3.983 personel gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pengamanan dalam (Pamdal).
Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Masyarakat yang melintas di Jalan Gatot Subroto dan kawasan sekitarnya dihimbau berhati-hati serta mempertimbangkan rute alternatif selama aksi berlangsung.
Aksi BEM SI tersebut menempatkan persoalan akses pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, pembaruan regulasi pendidikan nasional, serta keberlanjutan PTS sebagai agenda utama yang mereka dorong kepada pemerintah dan DPR RI.
(Agus)
