logo tb
BeritaJakartaMetropolitanNasionalNewsTerkini

Demo NasDem di Kantor Tempo Meluas, KKJ Ingatkan Mekanisme Sengketa Pers

55
×

Demo NasDem di Kantor Tempo Meluas, KKJ Ingatkan Mekanisme Sengketa Pers

Sebarkan artikel ini

Targetberita.co.id Jakarta, Pada hari Selasa 14 April 2026 sekitar ratusan anggota dan pengurus Partai NasDem menggelar demonstrasi di depan kantor redaksi Tempo di Jakarta karena keberatan terhadap sampul Majalah Tempo edisi 12 April 2026.

Aksi demonstrasi yang digelar oleh Pengurus Partai Nasdem kembali dilaksanakan pada Rabu 15 April 2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Whats-App-Image-2026-03-14-at-19-21-23

Merespon kondisi ini, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara sebagai manifestasi sebagai negara yang demokratis.

Akan tetapi perlu diingat, bahwa Karya Jurnalistik juga merupakan produk yang dihasilkan oleh Jurnalis melalui Perusahaan Media yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Regulasi ini diterbitkan pasca reformasi sebagai mandat untuk mencegah praktik pembredelan dan kesewenang-wenangan dalam bentuk lainnya terhadap Pers.

Meskipun sebagai badan hukum Pers adalah entitas bisnis, akan tetapi Pers juga memegang fungsi sosial yang berfungsi sebagai fungsi pengawasan (watchdog) terhadap kekuasaan.

Meskipun tunduk pada kaidah dan kode etik jurnalistik, regulasi juga menyadari adanya potensi perbedaan pandangan dan keberatan terhadap materi muatan dan konten produk jurnalistik.

Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers telah menyediakan mekanisme Hak Koreksi dan Hak Jawab sebagai jalur penyelesaian sengketa pemberitaan.

Sementara hingga Siaran Pers ini diterbitkan, Nasdem belum mengirimkan keberatan secara tertulis perihal materi dan substansi konten yang dinilai tidak sesuai.

Keberatan terhadap pemberitaan jurnalistik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, alih alih melakukan tekanan massa yang berpotensi pada intimidasi terhadap kemerdekaan pers.

Rencana aksi lanjutan tanpa tujuan dan tuntutan yang jelas berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap Kemerdekaan Pers.

KKJ menegaskan bahwa setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk menjaga kemerdekaan pers.

(Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *