Targetberita.co.id Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran hukum pertambangan, penyerobotan lahan warga, serta pengabaian keselamatan kerja yang dilakukan oleh PT Smart Marsindo dan PT Arumba Jaya Perkasa.
Sekretaris DPD GPM Maluku Utara, Yuslan Gani, dalam keterangan persnya pada Rabu (4/11/2026), menyatakan bahwa massa aksi akan menyambangi kantor pusat kedua perusahaan tersebut.
Selain itu, massa juga akan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kejaksaan Agung RI untuk mendesak penindakan hukum.
Dugaan Penyerobotan Lahan dan Kelalaian K3
Yuslan memaparkan, permasalahan pertama menyangkut aktivitas PT Arumba Jaya Perkasa yang diduga menyerobot lahan warga hingga melampaui batas wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Ironisnya, perusahaan nikel tersebut diduga memanfaatkan lahan masyarakat tanpa menyelesaikan proses ganti rugi.
”Tindakan ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena mengorbankan hak-hak warga. Wilayah operasi tambang telah diatur ketat melalui tata ruang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025,” tegas Yuslan.
Lebih lanjut, PT Arumba Jaya Perkasa juga dinilai lalai dalam menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kelalaian ini disebut telah memicu kecelakaan kerja berulang kali hingga menelan korban jiwa di area pertambangan.
”Insiden seperti ini tidak bisa ditoleransi dan dianggap biasa karena menyangkut nyawa manusia. Perusahaan wajib menerapkan sistem perlindungan tenaga kerja secara terencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,” ujarnya.
Operasional Tongkang Tanpa RKAB
Sorotan kedua ditujukan kepada PT Smart Marsindo yang diduga mengoperasikan 24 unit tongkang pengangkut bijih tambang (ore) secara ilegal.
Aktivitas tersebut dinilai melanggar hukum karena perusahaan belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurut Yuslan, tindakan ini masuk dalam ranah pidana pertambangan dan mengabaikan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor 3.E/HK.03/DJB/2026.
Aturan tersebut secara tegas melarang pelaku usaha tanpa persetujuan RKAB untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, hingga pengangkutan dan penjualan.
”Pengoperasian 24 tongkang tanpa RKAB yang sah merupakan operasi ilegal yang melanggar Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba,” tambah Yuslan.
Desakan Pencabutan Izin dan Investigasi
Atas sederet dugaan pelanggaran tersebut, GPM Maluku Utara mendesak Kementerian ESDM untuk menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasi terhadap PT Smart Marsindo dan PT Arumba Jaya Perkasa.
Mereka juga meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera turun tangan melakukan investigasi khusus.
Di akhir keterangannya, Yuslan turut menyinggung profil kepemilikan kedua perusahaan tersebut yang diketahui terafiliasi dengan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Shanty Alda Nathalia.
Nama Shanty sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
(Red)
Diduga Langgar Aturan Tambang dan Serobot Lahan, GPM Malut Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di Jakarta
