Targetberita.co.id Jakarta, Aliansi Rekanan Kontraktor Jakarta Utara menggelar aksi damai di Kantor Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (2/7/2026).
Pihak aliansi mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera mencopot Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara, Ir. Suharyanti, M.T., atas dugaan praktik monopoli dan pengondisian tender proyek.
Perwakilan aliansi kontraktor, Jumintar Silaen dan Maurits Sitinjak, mengungkapkan adanya kejanggalan besar dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sudin PRKP Jakarta Utara.
Mereka menduga Kasudin secara sengaja mengarahkan penentuan vendor tertentu melalui metode mini kompetisi (e-purchasing).
Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah dominasi satu pengusaha berinisial IS, yang dituding berhasil memenangkan dua paket pekerjaan sekaligus di lokasi yang sama dari total lima lokasi proyek yang dilelang.
Kondisi ini dinilai mematikan persaingan sehat dan menutup kesempatan bagi para kontraktor lokal lainnya.
”Kami menolak keras praktik monopoli ini. Selain proses pengadaan yang janggal, pelayanan dan akses ke Kantor Sudin PRKP belakangan ini mendadak sangat tertutup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Jumintar Silaen saat memberikan keterangan di lokasi aksi.
Selain dugaan pengondisian pemenang, aliansi juga mempertanyakan keanehan pada hasil lelang ulang salah satu proyek di kawasan Ancol.
Proyek tersebut justru dimenangkan oleh peserta yang mengajukan nilai penawaran lebih tinggi. Penggunaan tenaga ahli pengawas untuk perusahaan dan waktu yang sama di beberapa lokasi proyek juga turut dipertanyakan kualitas transparansinya.
Sikap tertutup dan pembatasan sepihak terhadap jumlah vendor material makin memperkuat dugaan adanya persekongkolan yang merugikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Atas temuan-temuan ini, Aliansi Rekanan Kontraktor Jakarta Utara menyatakan tidak akan tinggal diam.
Pihak aliansi menegaskan telah melayangkan laporan resmi yang ditembuskan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Inspektorat, Kepala Dinas terkait, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menuntut dilakukannya audit menyeluruh guna menyelamatkan anggaran daerah dari potensi penyelewengan anggaran.
(Kristop Marpaung)
