Targetberita.co.id Serdang Bedagai – Sumatera Utara, Kebebasan pers di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, kembali tercoreng.
Seorang wartawan Metro sergai diduga mengalami intimidasi dan dihalangi saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu, Kamis (12/11/2026).
Insiden terjadi saat awak media mengambil dokumentasi foto proyek yang berlokasi di samping Masjid Agung Sergai, Kecamatan Sei Rampah.
Seorang pria bernama Joko, yang bertugas menjaga kawasan proyek tersebut, melarang wartawan memotret dengan nada tinggi.
”Ini wilayah aku! Jangan kau ambil foto. Kau harus izin sama aku terlebih dahulu. Pakai etika kau!” bentak Joko kepada wartawan di lokasi.
Tindakan penjaga proyek tersebut memicu pertanyaan serius terkait transparansi proyek pemerintah yang dibiayai uang rakyat.
Pelarangan peliputan di ruang publik tidak hanya mencederai profesi jurnalis, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mengawasi pembangunan daerah.
Alih Fungsi Lahan Taman TOGA Jadi Sorotan
Selain dugaan penghalangan tugas jurnalistik, lokasi berdirinya proyek gedung tersebut juga menyisakan tanda tanya besar.
Pantauan di lapangan menunjukkan kawasan yang kini dibongkar untuk pembangunan gedung itu merupakan bekas Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Kabupaten Serdang Bedagai.
Berdasarkan arsip publikasi resmi Media Center Pemkab Sergai pada 29 September 2022, Taman TOGA yang dikelola TP-PKK Sergai ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian RI saat itu, Harvick Hasnul Qolbi, pada 28 September 2022.
Saat diresmikan, taman tersebut memiliki 1.237 tanaman dari 222 jenis tanaman obat sebagai sarana edukasi masyarakat.
Hilangnya fasilitas edukasi tersebut menuntut penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai:
• Mekanisme administrasi dan prosedur alih fungsi lahan.
• Status legalitas tanah serta dokumen perencanaan pembangunan gedung.
• Dasar pengelolaan aset daerah agar proyek berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ancaman Pidana Penghalang Kerja Pers
Menghalangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran hukum serius.
Kemerdekaan pers di Indonesia dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sementara Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bagi pihak yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola proyek maupun Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum memberikan keterangan resmi terkait insiden pelarangan liputan serta status alih fungsi lahan Taman TOGA tersebut.
(Redaksi)
Liput Proyek Gedung Haji dan Umrah Sergai, Wartawan Diintimidasi Penjaga: “Ini Wilayah Aku!”
