Targetberita.co.id Jakarta, Angka Bantuan Sosial (Bansos), salah sasaran yang sempat mencapai 77,6 persen, saat ini sudah berhasil ditekan hingga di bawah 5 persen melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data pemerintah.
Hal ini diungkapkan langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Kata Luhut untuk memvalidkan sistem baru yang digunakan itu, pihaknya melakukan uji coba di Banyuwangi.
Hasilnya, mendapati bahwa bansos atau transfer tunai yang salah sasaran mencapai 77,6 persen.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kemudian memanfaatkan sistem digital untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut.
Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen,” ujarnya.
Kata Luhut, pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun ini.
Luhut meyakini bahwa sistem digital pemerintah memungkinkan data calon penerima bansos diperiksa secara langsung dengan menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
Dalam demonstrasi sistem tersebut, calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah atau face recognition.
Data wajah kemudian diverifikasi dengan basis data biometrik Dukcapil.
Calon penerima juga diminta memasukkan nomor meteran listrik untuk mengetahui rata-rata konsumsi listrik selama enam bulan terakhir.
Selanjutnya, sistem akan memeriksa data calon penerima dari berbagai basis data pemerintah.
“Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak,” jelasnya.
Luhut menilai pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat mengurangi celah intervensi manusia dalam pelayanan pemerintah.
“Karena kita tidak bisa menyuap AI.
Begitu datanya ada di sana, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan,” kata Luhut.
Dia mengatakan digitalisasi membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi.
Pemerintah juga terus mengintegrasikan data lintas kementerian agar berbagai program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Luhut menyebut sistem tersebut saat ini telah diuji coba di 256 kabupaten/kota. Per pekan lalu, sistem itu telah mencakup 16,8 juta jiwa dan didukung sekitar 400 ribu agen untuk melakukan pemantauan.
Menurut Luhut, integrasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyebut seluruh data lintas kementerian kini mulai dapat saling berkomunikasi dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara real-time.
“Semua data lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data,” pungkasnya.
(Agus)
