Targetberita.co.id Jakarta, Presidium Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan persoalan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepastian status kemitraan, serta nasib investasi mitra yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/10/2026), Presidium menyoroti sekitar 13.000 SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami penghentian operasional.
Kondisi tersebut dikaitkan dengan nilai investasi mitra yang diperkirakan mencapai Rp. 26 triliun.
Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Sawaluddin Aweng, menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG.
Namun, menurut dia, komitmen tersebut perlu diimbangi dengan kepastian kebijakan, kejelasan status kemitraan, dan perlindungan terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
“Kami tidak menolak MBG. Kami ingin program ini berhasil. Jika ada kekurangan, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika kemitraan dilanjutkan, berikan kepastian operasional. Jika tidak dapat dilanjutkan, selesaikan investasi kami secara adil dan sesuai hukum,” kata Sawaluddin.
Presidium menilai ketidakpastian operasional dan status kemitraan berpotensi membebani mitra yang telah mengeluarkan modal untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Karena itu, mereka meminta pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadwal Dialog Berulang Kali Bergeser
Sebelum menggelar aksi pada 8 Oktober 2026, Presidium Mitra BGN Indonesia menyebut telah mengupayakan dialog dengan pimpinan DPR RI dan pihak BGN untuk membahas persoalan yang dihadapi para mitra.
Pada 1 Oktober 2026, Presidium dijadwalkan menyampaikan aspirasi melalui pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.
Dalam rangkaian komunikasi tersebut, Presidium mengharapkan pertemuan lanjutan dengan pihak BGN, termasuk pimpinan lembaga itu, guna membahas keberlanjutan operasional SPPG dan penyelesaian investasi mitra.
Agenda yang direncanakan pada Senin (5/10/2026) kemudian diminta bergeser karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI.
Jadwal selanjutnya diarahkan ke Selasa (6/10/2026), tetapi kembali ditunda dengan alasan pihak BGN belum dapat hadir.
Pertemuan kemudian diarahkan ke Kamis (8/10/2026).
Namun, menurut Presidium, agenda tersebut kembali diminta bergeser ke pekan berikutnya.
Perubahan jadwal itu mendorong Presidium menyampaikan kekecewaan dan memilih aksi bungkam sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian dialog.
Presidium berharap penjadwalan ulang tidak kembali menghambat pembahasan persoalan yang menyangkut kelangsungan usaha, status kemitraan, dan pengembalian investasi.
Mereka juga meminta kepastian waktu pertemuan agar aspirasi mitra dapat dibahas secara langsung bersama pihak terkait.
Lima Tuntutan Mitra SPPG
Dalam aksi tersebut, Presidium menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI.
• Pertama, Presidium meminta keberlanjutan Program MBG sebagai program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan tetap memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
• Kedua, Presidium menuntut pencabutan moratorium pendirian SPPG, khususnya bagi mitra yang telah memiliki surat keputusan atau surat perjanjian kerja sama (SK/SPK), maupun yang telah mempersiapkan pembangunan sebelum kebijakan moratorium diberlakukan.
• Ketiga, Presidium meminta penyelesaian investasi dan kepastian operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terpencil.
Mereka mengusulkan pengembalian investasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku dan pemberian insentif tetap sebesar Rp. 6 juta per hari hingga modal mitra kembali, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan.
• Keempat, Presidium mendorong pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur program MBG.
Regulasi tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kesetaraan posisi antara BGN dan mitra, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.
• Kelima, Presidium mengusulkan skema insentif Rp. 6 juta per hari selama masa transisi satu tahun sebagai mekanisme pengembalian modal.
Skema tersebut diusulkan disertai evaluasi klasifikasi atau grading dapur dan verifikasi data penerima manfaat sebelum penerapan skema pembayaran berbasis jumlah porsi secara bertahap.
Presidium menegaskan tuntutan tersebut bukan permintaan perlakuan khusus, melainkan upaya memperoleh kepastian atas investasi dan keberlanjutan usaha yang telah dibangun untuk mendukung program pemerintah.
Mitra Wilayah 3T Minta Kepastian
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, turut menekankan pentingnya kepastian bagi mitra yang menjalankan layanan MBG di wilayah 3T dan daerah terpencil.
Menurut Presidium, kepastian operasional di wilayah tersebut penting agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berlangsung berkelanjutan.
Ketidakjelasan status operasional dan skema pembiayaan dinilai perlu segera dibahas agar tidak berlarut-larut.
Presidium juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi mitra berdasarkan karakteristik wilayah, termasuk tantangan distribusi, kesiapan fasilitas, dan keberlanjutan pelayanan.
Mereka berharap penyelesaian persoalan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhitungkan investasi yang telah dikeluarkan serta kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Presidium menegaskan keberhasilan MBG membutuhkan koordinasi pemerintah, BGN, DPR RI, dan mitra pelaksana.
Karena itu, mereka meminta adanya dialog terbuka yang menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar penjadwalan pertemuan.
“Kami ingin MBG berhasil. Negara hadir, mitra siap bekerja, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Yang kami minta adalah kepastian, kejelasan, dan penyelesaian yang adil,” ujar Sawaluddin.
Presidium berharap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, dan BGN segera memastikan jadwal dialog serta merumuskan langkah penyelesaian yang jelas terkait operasional SPPG, status kemitraan, dan investasi para mitra.
Mereka menilai kepastian tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi mitra dapat diselesaikan secara terukur, sekaligus mendukung keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
(Agus)
