Targetberita.co.id Bengkulu, Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIDIK menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Selasa (21/7/2026).
Massa menuntut keterbukaan informasi dan kepastian hukum terkait sejumlah perkara besar yang dinilai mandek dan menjadi perhatian publik.
Ketua FABB, Herman Lutfi, dalam orasinya mendesak Kejati Bengkulu untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai status Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lebong.
Keduanya santer dikabarkan telah diamankan oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejaksaan Agung atas dugaan pemerasan.
”Kami meminta Kejati Bengkulu membuka informasi ini secara gamblang ke publik agar tidak terjadi simpang siur,” ujar Herman Lutfi di sela-sela aksi.
Selain isu internal kejaksaan, massa aksi juga membawa tiga tuntutan utama lainnya:
1. Pengambilalihan Kasus Dana COVID-19:
Meminta Kejati Bengkulu mengambil alih penyidikan dugaan penyimpangan dana penanganan COVID-19 di Bengkulu Selatan yang saat ini mandek di tingkat Kejari.
2. Kejelasan Kasus Mega Mall Bengkulu:
Mempertanyakan kelanjutan penyidikan megaproyek Mega Mall yang diduga merugikan keuangan daerah hingga Rp. 198 miliar, termasuk mendesak pemeriksaan terhadap aktor-aktor kunci yang belum dimintai keterangan.
3. Laporan Pelanggaran Perusahaan Perkebunan:
Mengkritik lambatnya respons Kejati Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran oleh sejumlah perusahaan perkebunan di wilayah Bengkulu.
Dalam aksi yang berjalan tertib tersebut, Herman Lutfi sempat melontarkan kritik keras terhadap performa korps adhyaksa tersebut dengan menyebut institusi tersebut kurang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Hingga massa membubarkan diri dengan tertib, belum ada pejabat berwenang dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang keluar untuk memberikan tanggapan resmi atau menemui perwakilan demonstran di lapangan.
Massa mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan keterbukaan informasi ini tidak segera dipenuhi dalam waktu dekat.
(M. Bronson Dasori)
