Targetberita.co.id Jakarta, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) PB HMI melayangkan kritik tajam terhadap lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah.
Selain pembengkakan anggaran yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah, skema pengadaan aset pendukung dalam program ini dinilai tidak efisien dan rawan praktik kolusi.
Pemerintah tercatat terus meningkatkan alokasi dana MBG, dari Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi Rp99 triliun, bahkan ditargetkan melonjak drastis hingga Rp. 335 triliun pada 2026.
Sekretaris Direktur LEMI PB HMI, Raihan, menegaskan bahwa besarnya nilai anggaran bukan jaminan keberhasilan program jika tidak dibarengi dengan desain kebijakan yang tepat.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasan yang ketat,” ujar Raihan dalam keterangannya di Jakarta.
Struktur Biaya dan Prioritas Anggaran
LEMI PB HMI menyoroti ketimpangan antara anggaran per porsi dengan realitas bahan pangan yang diterima anak-anak.
Dari pagu Rp.15.000 per porsi, diperkirakan hanya sekitar Rp. 8.000 hingga Rp.10.000 yang benar-benar dialokasikan untuk bahan makanan, sisanya terserap untuk biaya operasional dan distribusi.
“Jika porsi untuk bahan pangan lebih kecil dibanding biaya pendukung, maka struktur biaya dan efektivitas program ini patut dipertanyakan,” tambahnya.
Raihan juga mengkritik skala prioritas pemerintah. Di tengah kebutuhan mendesak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi jumbo untuk MBG dikhawatirkan akan menggeser fokus pembangunan strategis nasional lainnya.
Soroti Pengadaan Motor Listrik Triliunan Rupiah
Kritik keras juga diarahkan pada rencana pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan harga satuan yang diakui BGN sebesar Rp. 42 juta, total anggaran untuk kendaraan operasional ini diperkirakan menembus angka triliunan rupiah.
“Langkah ini terkesan terburu-buru dan kurang empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dana triliunan tersebut jauh lebih mendesak jika dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan berkualitas daripada membeli motor listrik yang efektivitas operasinya di wilayah pelosok belum teruji,” tegas Raihan.
Selain itu, LEMI PB HMI mencium adanya indikasi metode penunjukan langsung dalam paket pengadaan kendaraan tersebut.
Menurut Raihan, metode non-tender sangat rentan terhadap praktik kolusi dan menyebabkan harga pengadaan menjadi tidak kompetitif.
“Kami meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap transparansi pengadaan ini agar tidak menjadi celah korupsi yang merugikan keuangan negara,” tutupnya.
(Daniel Turangan)
Anggaran Makan Bergizi Gratis Membengkak, LEMI PB HMI Pertanyakan Efektivitas dan Transparansi Pengadaan
