Targetberita.co.id Tapanuli Utara – Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menyampaikan sambutan dan pendapat akhir atas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (13/7/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara atas saran, masukan, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga tahapan persetujuan bersama.
Bupati menegaskan bahwa sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan pendapat, saran, serta rekomendasi dalam setiap tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Dedi Hutabarat, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Danki Produksi Kodim 0210/TU Kapten Inf. Muhammad Arifin, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Andrea Crystoper Silalahi, S.H., para pimpinan OPD, serta undangan lainnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan serta prinsip akuntabilitas publik.
(Fulkan Tampubolon)
