Target Berita.co.id Jakarta, dilancir dari CBNC Indonesia, Kepastian masa depan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo digoyang habis-habisan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.
Pasalnya proyek tersebut tengah berjalan saat ini dan aparatur negara ditargetkan pindah secara bertahap mulai tahun depan, Indikasi dibatalkannya mega proyek ini muncul dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang berkali-kali melontarkan kritikan terkait proyek pemindahan ibu kota tersebut.
Menurut Anies Capres No. Urut 2 mengatakan, jika terpilih kelak sebagai Presiden RI, akan mengkaji ulang kelanjutan proyek ini, dirinya mengatakan anggaran yang dimiliki negara sedikit dan lebih baik dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.
“Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang,” kata Anies Baswedan dalam sebuah acara diskusi di Bandung dikutip dari Detikcom, Senin (18/12/2023).
Proyek-proyek nasional dengan skala besar seperti IKN memang selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. Tidak jarang proyek yang digagas satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti.
Peristiwa dibatalkannya proyek yang digagas kepala negara sudah kerap kali terjadi ketika tampuk kepemimpinan nasional berganti, seperti Proyek Ibu Kota Jonggol di era Soeharto yang pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, dan telah merilis sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.
Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan, yang di dalamnya ada ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Di sekitarnya akan pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk dan bendungan.
Dikutip dari buku Perjuangan Keadilan Agraria (2019:152), ribuan hektar tanah di sana tidak memakai izin lokasi berkat rekomendasi daripada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 1998. Hingga 1997, PT Bukit Jonggol Asri telah berhasil menempati areal seluas 12.818 hektar dengan rincian 8.918 hektar hutan, 2.100 hektar perkebunan, dan 1.800 hektar lahan rakyat di Bogor, namun saat proyek mulai berjalan, pada akhir tahun 1997, krisis moneter yang berujung tumbangnya rezim Soeharto ikut mengakhiri rencana ini.
Di era Presiden Habibie wacana pembangunan jembatan ultra-panjang kembali bergulir dengan diadakannya kajian tentang proyek ini. Namun, rencana pembangunan yang baru mencapai tahap studi itu harus berhenti lantaran krisis ekonomi sebagaimana dikutip dari Detikcom
Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda kembali berlanjut pada 2004. Pemprov Banten dan Lampung bersama Artha Graha memprakarsai rencana pembangunan jembatan ini. Dari hasil studi diketahui bahwa dibutuhkan dana mencapai Rp 100 triliun untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu.
Untuk membiayai proyek, Pemprov Lampung dan Banten akan menggandeng pihak swasta yang dikomandoi oleh Artha Graha. Proyek diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 100 triliun.
Presiden SBY mendukung rencana tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Lewat Perpres itu, peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2014. Namun, rencana itu tidak kunjung terjadi hingga SBY lengser pada 2014.
Rencana pembangunan jembatan ini kemudian tak pernah disinggung lagi oleh Presiden Joko Widodo. Andrinof Chaniago pada Oktober 2014 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tidak ada rencana dari presiden untuk melanjutkan proyek ini.
“Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur,” tuturnya 31 Oktober 2014 dikutip dari Detikcom. Benar saja, hingga mendekati masa akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi memang tidak pernah menyatakan untuk melanjutkan proyek itu.
(M. Sidiq / Redaksi)
