logo tb
BeritaHukumJakartaKejaksaan / KPKMetropolitanNasionalNewsTerkini

Lindungi Bisnis dari Jerat Hukum, KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai Prinsip GCG dan BJR

29
×

Lindungi Bisnis dari Jerat Hukum, KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai Prinsip GCG dan BJR

Sebarkan artikel ini

Targetberita.co.id Jakarta, KPK mendorong Pimpinan BUMD DKI Jakarta memahami asas pertimbangan bisnis dalam Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR).

Pemahaman tersebut dinilai penting untuk memastikan keputusan bisnis berjalan profesional sekaligus meminimalkan risiko hukum.

H. SARMILI, SH., MH.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam kegiatan diskusi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Tanak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana penguatan pemahaman pimpinan BUMD mengenai tata kelola perusahaan dan batas kewenangan.

“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan.

Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” kata Tanak dalan keterangan persnyan yang diterima, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan strategis harus berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta peraturan perundang-undangan.

Penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran juga perlu menjadi landasan pengelolaan perusahaan.

Selain itu, BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi. Khususnya, dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan secara hati-hati, beritikad baik, dan tanpa benturan kepentingan.

“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Tentunya, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.

Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan batas tugas (ultra vires) dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Tanak mencontohkan pemberian fasilitas kredit di luar prosedur tanpa sepengetahuan perusahaan sebagai tindakan yang pertanggungjawaban pidana.

Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK tersebut.

Ia menilai kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman pimpinan BUMD mengenai batas kewenangan.

“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi sama. Khusunya, dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.

KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal.

Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ketentuan hukum dapat diterapkan.

KPK menilai pimpinan memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi.

Kepemimpinan yang berintegritas menjadi salah satu kunci untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan bersih dari korupsi.

Melalui penguatan tata kelola, KPK berharap BUMD dapat mengoptimalkan manajemen risiko, menerapkan prinsip GC. Serta menggunakan BJR secara tepat.

Dengan demikian, BUMD dapat menjalankan fungsi komersial. Serta, pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

(Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Whats-App-Image-2026-09-26-at-21-26-43