Targetberita.co.id Bengkulu, Maraknya Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat oknum wartawan di Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam.
Pimpinan Umum Media Online Suara Rafflesia, Zawawi Khatab, mengimbau Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak proporsional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus tersebut.
Zawawi menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh hanya tajam kepada oknum wartawan, melainkan juga harus menyasar pihak yang memberikan uang atau penyuap.
”Seharusnya semua pihak diperiksa agar kasusnya terang benderang. Jangan tebang pilih. Periksa juga kontraktornya; dari mana uang itu dan apa motifnya memberi uang? Hal ini penting sebagai edukasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Zawawi pada Rabu (17/9/2026).
Menurut Zawawi, sebuah kasus pemerasan atau penyuapan tidak akan terjadi jika tidak ada pemantiknya.
Ia menilai pihak kontraktor atau penyedia jasa tidak perlu takut atau memberikan uang apabila proyek yang mereka kerjakan sudah sesuai aturan dan tidak bermasalah.
”Cukup layani wartawan dengan memberikan informasi dan klarifikasi mengenai kondisi proyek yang sebenarnya. Kontraktor tidak perlu menggubris jika ada oknum yang mengancam akan menaikkan berita negatif demi uang,” tegasnya.
Di sisi lain, Zawawi juga membeberkan realitas di lapangan mengenai profesi jurnalis saat ini.
Ia menjelaskan bahwa tidak ada pos anggaran dari pemerintah untuk menunjang operasional wartawan, sehingga para jurnalis harus mandiri dalam membiayai kebutuhan liputan mereka.
”Ini fakta di lapangan. Wartawan bekerja mencari berita menggunakan modal sendiri, mulai dari membeli bensin hingga kuota internet,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Zawawi berharap agar penegakan hukum di Bengkulu tetap mengedapankan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Langkah ini dinilai penting agar tindakan hukum terhadap oknum tidak justru membungkam kemerdekaan pers dan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.
(M. Bronson Dasori)
