Targetberita.co.id Jakarta, Wacana aparatur pemerintah bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam seminggu ternyata bukan lagi sekadar rencana.
Pemerintah memastikan kebijakan tersebut sudah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi kepada publik.
Hal itu disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, keputusan mengenai pola kerja baru tersebut telah dibahas dalam lingkup pemerintah.
Namun ia menegaskan dirinya bukan pihak yang akan menyampaikan pengumuman resmi kepada masyarakat.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang mengumumkan. Nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya.
Pengumuman resmi kebijakan WFH tersebut rencananya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada publik.
Pengumuman resmi terkait kebijakan ini rencananya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Jika benar diterapkan, skema WFH satu hari setiap pekan bakal menjadi pola kerja baru bagi aparatur pemerintah.
Model kerja ini dinilai sebagai langkah penyesuaian birokrasi dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan efisien.
Skema kerja dari rumah sendiri sebenarnya bukan hal baru. Saat pandemi **COVID-19 melanda, sistem WFH pernah diterapkan secara luas di berbagai instansi pemerintah tanpa menghentikan pelayanan publik.
Kini, kebijakan tersebut berpotensi kembali dihidupkan dalam format baru: kerja kantor tetap berjalan, namun satu hari dalam seminggu ASN dapat bekerja dari rumah.
Jika resmi diberlakukan, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pengurangan kemacetan di kota besar hingga efisiensi biaya operasional kantor pemerintah.
Publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai kapan kebijakan ini mulai berlaku dan bagaimana teknis pelaksanaannya di setiap instansi.
Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu ini diyakini akan menjadi babak baru dalam pola kerja birokrasi di Indonesia.
Pemerintah kini tinggal menunggu momentum untuk mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Masyarakat pun menanti, apakah kebijakan ini benar-benar mampu membuat kerja aparatur lebih efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Jika diterapkan dengan pengawasan yang ketat, WFH bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi juga tentang bagaimana negara menata ulang cara kerja yang lebih modern, efisien, dan tetap melayani rakyat.
(Ricki)
