banner
BeritaHukumNasionalNewsPolitik

Revisi kedua UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Apakah suatu ancaman kebebasan Pers

369
×

Revisi kedua UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Apakah suatu ancaman kebebasan Pers

Sebarkan artikel ini

Target Berita.co.id Jakarta, Revisi kedua UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kini telah di sah kan oleh DPR RI dan Pemerintah tanggal 6 Desember 2023 lalu.

Pengesahan revisi kedua UU ITE berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekpresi masyarakat.

Menurut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, revisi kedua UU ITE tersebut tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi ancaman terhadap keselamatan pers.

“Seperti pada Pasal 27A mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang mengandung tuduhan atau fitnah dan/atau pencemaran nama baik,” ujar Ninik. Sabtu, 9 Desember 2023.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers untuk bergerak dalam mengkritisi dan mengambil sikap terhadap revisi kedua UU ITE tersebut, Langkah kongkret perlu diambil untuk mencegah terjadinya kriminalisasi pers atas UU ITE atau UU lainnya yang tetap mengancam keselamatan pers, ujar Ninik.

Ninik mengungkapkan bahwa ancaman lainnya terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang mengancam pelaku penyebaran berita bohong dan SARA yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, “Setiap orang yang melanggar pasal tersebut dapat dihukum penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, pasal-pasal dalam revisi kedua mengenai penyebaran kebencian dan penghinaan, mengingatkan pada haatzaai artikelen dalam KUHP yang mengandung ancaman sanksi pidana bagi yang menyatakan perasaan, kebencian, kebencian dan permusuhan kepada pemerintah atau negara.

“Dengan dikuatkan KUHP baru, maka pasal karet produk kolonial menjadi suatu produk hukum nasional yang sebenarnya sudah tidak diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,” terangnya lagi.

Dapat dilihat dalam revisi kedua UU ITE pada pasal 27A, 27B dan pasal 28 ayat (1) bahwa dapat berpotensi mengebiri pers sebagai karya jurnalistik dalam mendistribusikan informasi elektronik melalui internet terkait kasus-kasus korupsi, penanganan dan penyelamatan.

“Dengan ancaman hukuman penjara enam tahun, dan kepolisian dapat menahan setiap orang selama 120 hari termasuk wartawan atas tuduhan penyebaran berita bohong,” tuturnya.

Hal tersebut, bisa secara tidak langsung disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membungkam pers dan menciderai terwujudnya demokrasi negara.

Dalam hal ini, Dewan Pers menilai pasal yang terdapat dalam UU ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers dalam karya jurnalistik yang sudah sangat tegas dan jelas diatur dalam UU No. 40 tahun 1999.

“Implementasi UU ITE sudah diatur dalam Pedoman Implementasi UU ITE No. 229 tahun 2021 dalam Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri,” ucapnya.

Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa untuk pemberitaan di internet yang dilakukan perusahaan pers diatur dalam UU Pers, dan diberlakukan sesuai mekanisme UU Pers sebagai Lex Spesialis, bukan UU ITE.

“Permasalahan terkait pers, perlu melibatkan peranan Dewan Pers,” tegasnya.

Tantangan berat pers kedepannya, di dalam pedoman No. 229 Tahun 2021 tersebut justru akan membuka celah penafsiran yang dapat membelenggu kemerdekaan pers.

Sehingga Dewan Pers, menilai legislasi revisi kedua UU ITE tidak transparan dan terbuka dalam melibatkan partisipasi publik secara luas.

Hal ini kita menunjukkan ketidakseriusan eksekutif dan legislatif untuk menjalankan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah menjadi UU No. 13 tahun 2022. Bahkan naskah dari revisi kedua UU ITE yang telah disetujui DPR RI dan pemerintah juga sulit diperoleh,” menyimpulkan.

 

 

Tag. Dewan Pers, UU ITE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *